Jadi, ceritanya nih, ada Panglima Pajaji dari suku Dayak yang lagi jadi sorotan, loh. Dia tuh, dengan berani banget, mengutuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Keren, kan?
Di video yang viral di medsos, Panglima Pajaji bahkan manggil Presiden Jokowi sebagai pembohong. Wah, hebat banget ya sikapnya, gengs!
“Bapak insinyur Presiden Haji Joko Widodo, bapak sudah membohongi kami lagi. Apa buktinya? Buktinya masyarakat kami resah di Kalimantan,” katanya dikutip pada Jumat (15/3/2024).
Panglima Pajaji nih, katanya, punya kesaktian khas suku Dayak, lho. Dia bisa ngelakuin atraksi memanjat di atas senjata tajam tanpa luka sedikitpun. Kaget banget kan, guys?
Gelar panglima itu diberikan ke orang yang dianggap punya kekuatan fisik dan magis oleh masyarakat adat Dayak. Panglima Pajaji ini memimpin pasukan Pantak Padagi Borneo, loh.
Keren kan Panglima Pajaji? Dia tuh komit banget dalam menjaga adat dan tradisi suku Dayak. Baginya, tradisi itu penting banget, apalagi mengingat tekanan dan penindasan yang sering dialami sama masyarakat Dayak.
Panglima Pajaji lahir pada 15 Agustus 1995 dan dia emang jadi salah satu pemuda Dayak yang patut diacungi jempol atas kesaktiannya dan komitmennya dalam menjaga adat dan tradisi suku Dayak.
PROYEK IKN MENURUT PANGLIMA PAJAJI
Panglima Pajaji ngomong, proyek IKN cuma buat sekelompok orang doang, guys. Dia bilang, nanti IKN bakal jadi tempat buat para penguasa garis keturunan, bukan buat masyarakat Kalimantan.
“Karena itu nantinya (akan jadi tempat) tangan-tangan penguasa garis keturunannya. Bukan untuk masyarakat kami yang ada di Kalimantan,” ucapnya dengan garang.
Tapi, video itu sampai sekarang belum dipastikan kebenarannya, loh.
Sebelumnya, rencana penggusuran lebih dari 200 warga di Pemaluan untuk proyek IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, jadi sorotan. Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur atau KMS Kaltim menolak keras upaya pembongkaran paksa itu.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu, 13 Maret 2024, KMS Kaltim menyoroti ancaman Badan Otorita IKN terhadap masyarakat lokal dan adat di area IKN.
Di tanggal 4 Maret 2024, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara mengirim surat undangan terkait pelanggaran pembangunan ilegal dan tak sesuai Tata Ruang IKN.
Surat Nomor: 179/DPP/OIKN/III/2024 membahas identifikasi bangunan ilegal pada Oktober 2023, yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Pengembangan IKN.
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan juga mengeluarkan “Surat Teguran Pertama” No. 019/ST I-Trantib-DPP/OIKN/III/2024, memberi waktu 7 hari kepada warga untuk bongkar bangunan yang melanggar ketentuan Tata Ruang IKN dan hukum.
Menurut KMS Kaltim, ancaman Otorita IKN yang tiba-tiba ingin mengusir warga Pemaluan atas nama pembangunan IKN, adalah tindakan semena-mena pemerintah yang suka gusur tanah rakyat demi pembangunan.
Yuk, kita dukung masyarakat Kalimantan yang berjuang untuk hak mereka, guys!
