Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023. Rapat kerja nasional tersebut diadakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

“Ini jumlah yang sangat besar dan juga menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Partai (politik) boleh banyak, tapi yang melaksanakan yang menentukan tetap Korpri,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodojuga mengungkapkan bahwa ia telah mendengar beragam pendapat dari aparatur sipil negara (ASN) terkait rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur.

“Mengenai IKN, yang berkaitan dengan perpindahan, artinya Bapak Ibu sekalian (pindah), saya dengar ada yang senang, ada yang enggak senang,” kata Jokowi di Rakernas Korpri.

Presiden menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota ini telah memunculkan beragam reaksi di kalangan ASN, ada yang merasa senang dan ada yang merasa tidak senang.

Rencana ini merupakan langkah penting dalam upaya meratakan distribusi penduduk dan aktivitas ekonomi di Indonesia, yang saat ini terpusat di Pulau Jawa.

Saat ini, lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar 56 persen dari total 278 juta penduduk, tinggal di Pulau Jawa. D

Demikian pula, sekitar 58 persen produk domestik bruto (PDB) juga dihasilkan di Pulau Jawa.

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia perlu menjadi negara yang lebih terpusat secara geografis, bukan hanya terpusat di Pulau Jawa.

“Kita butuh Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris, sehingga perlu pemerataan. Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta,” ujar Jokowi.

Jakarta, sebagai ibu kota, juga menghadapi berbagai masalah kompleks, mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata.

Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menjadi langkah yang penting untuk menciptakan Indonesia yang lebih seimbang secara geografis.

“Sehingga perlu digeser agar Indonesia-sentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara. Untuk memulainya di sana perlu yang namanya ASN pindah, ini adalah masa depan baru,” jelas Jokowi.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai insentif bagi para ASN yang akan pindah tugas ke Nusantara, termasuk pemberian rumah dinas, biaya pindah untuk keluarga, tunjangan kemahalan, serta berbagai fasilitas lainnya.

Ia berharap agar para ASN memiliki semangat pionir dalam menjalani masa depan yang baru ini.

Menurut rencana, sekitar 16.990 orang ASN dan personel TNI/Polri akan mulai pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024 mendatang.

Rinciannya adalah 5.716 personel dari TNI dan Polri, 193 Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, 964 PPT Pratama, 8.091 Pejabat Fungsional, dan 2.026 pegawai Jabatan Pelaksana.

Pemindahan ibu kota ini menjadi langkah strategis dalam upaya mengurangi konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi di Pulau Jawa serta mengembangkan wilayah Indonesia secara lebih merata.

Presiden Jokowi meyakini bahwa dengan kesungguhan dan kerja sama semua pihak, pemindahan ibu kota ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.